Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 Pasal 273 bahwa Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan.

Fungsi

a. Perumusan Program kerja di bidang Administrasi Pimpinan

b. Perumuasan Kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretaris Daerah , materi dan komunikasi pimpinan ,serta protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah , materi dan komunikasi pimpinan serta protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Pengkordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah ,materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan

e. Pengendalian kegiatan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah , materi dan komunikasi pimpinan serta protokol sesuai ketentuan perturan perundang-undangan

f. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah , materi dan komunikasi pimpinan serta protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah , materi dan komunikasi pimpinan , serta protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Penyelengaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelakasanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat daerah , materi dan komunikasi pimpinan ,protokol ,reformasi birokrasi , pelayanan publik , akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi pimpinan yang diserahkan oleh Gubernur , Sekretariat Daerah atau Asisten Administrasi dan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan