PONTIANAK – Sekda Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harrison, M.Kes. menyampaikan hingga saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan telah tersebar di 24 Provinsi dan 299 Kabupaten/Kota juga 2.620 Kecamatan di wilayah Indonesia. Total hewan ternak yang terkonfirmasi PMK sebanyak 534.206 ekor.
Vaksinasi PMK untuk di Kalimantan Barat di angka 35 persen karena salah satu kendalanya masih kekurangan tenaga vaksinasi serta ada juga beberapa yang menolak untuk di vaksinasi. Hal ini berdampak Kalbar tidak bisa mengimpor bibit sapi untuk diternakkan.
“Perlu adanya bantuan dan kerjasama agar vaksinasi sapi bisa mencapai 70 persen, kalau dibawah 70 persen maka tidak bisa mengimpor bibit sapi untuk diternakkan. Ini penting sekali karena kalau masih dibawah 70 persen hanya boleh mengimpor sapi dari zona merah ke zona merah misalnya dari Kabupaten Sragen dibawa kesini dan itupun harus langsung dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) atau dari zona hijau kesini dan langsung dipotong paling lama 2 Minggu. Hal ini akan terjadi terus menerus kalau capaian vaksinasi PMK kita tidak lebih 70 persen. Ini perlu kita waspadai, untuk itu kita perlu bantuan semua masyarakat termasuk TNI/ Polri dalam rangka vaksinasi PMK ini agar bisa segera mencapai 70 persen,” harap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harrisson, M.Kes. saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (21/9/2022).
Seperti diketahui, Kasus PMK kembali di Indonesia tepatnya di Jawa Timur dan Aceh. Pernyataan wabah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang pernyataan wabah di 4 Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan menerbitkan juga keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang pernyataan wabah di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
“Mari bersama bahu membahu untuk penanganan penyakit PMK ini.
Jadi memang perlu keseriusan baik dari Pemerintah Daerah, dengan dibantu oleh TNI, Polri dan masyarakat untuk penanggulangan PMK ini. Kalau kita tidak serius harga daging ini akan terus naik. Jadi dengan terselenggaranya kegiatan ini, saya juga mengharapkan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat, relawan, peternak, pedagang hewan dan stakeholder terkait dalam pencegahan PMK di Kalbar,” jelas Harisson. (Irf)