PONTANAK – Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2021 di wilayah Kodam XII/Tanjungpura dengan Inspektur Upacara Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Muhammad Nut Rahmad dan sekaligus membacakan Amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Acara yang berlangsung di Taman Alun Kapuas, dihadiri Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto,Danlanud Supadio, Lantaman, Kejaksaan Tinggi Kalbar, beserta para undangan lainnya.
Dalam sambutanya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di wilayah Kodam XII/Tanjungpura bertujuan untuk menciptakan Prajurit TNI yang profesional, disiplin dan Tata Tertib Prajurit guna membangun TNI yang Profesional.
“Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi TA 2021, Polisi Militer siap Meningkatkan Ketaatan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib Prajurit guna membangun TNI yang Profesional dan Menjadi Kebanggan Rakyat demi Keutuhan NKRI.” kata Panglima TNI, Kamis (25/2), dalam Amanat yang disampaikan Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, saat memimpin Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2021.
Lebih lanjut, dikatakannya, Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol pada pelanggaran displin dan pelanggaran lalu lintas, namun ada hal-hal positif/menurunnya kasus dari hasil operasi dimaksud diantaranya disersi, asusila, THTI, penganiayaan, Narkotika / Psykotropika, penipuan dan
“Ini menjadi pertimbangan Pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi. Kepada seluruh petugas Polisi Militer TNI saya selaku Panglima TNI berharap kepada seluruh jajaran harus memiliki kesamaan persepsi di dalam melaksanakan tugas operasi ini,” pintanya.
TNI adalah institusi negara yang bekerja dengan visi dan misi kenegaraan dan pemerintahan, yang harus dibangun dengan sistem dan manajemen secara tertata bagi pelaksanaan tugas, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.
Dinamika perubahan lingkungan strategis yang sedemikian cepat, telah menghadirkan berbagai bentuk ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proksi dan hibrida yang semakin mengemuka dan sulit diprediksi serta pengaruh negatif sampai saat ini akibat merebaknya pandemi Covid-19 bagi perekonomian masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air.
Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap naiknya kejahatan ekonomi, penyalahgunaan media sosial, media elektronik (kejahatan Siber dan ITE) pada tahun 2021.
“Prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat mencegah dan menindak kejahatan dimaksud, hal ini dalam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan TNI baik secara individu maupun institusi (hoax) sehingga tugas memelihara dan menegakkan hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI dapat berjalan maksimal,”
Pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi dikembangkan kearah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI sehingga kepatuhan terhadap norma, peraturan dan hukum dapat ditegakkan, baik atas kesadaran individu maupun ditegakkan secara struktural formal.
Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI. Ini harus diwujudkan dalam penyelenggaraannya secara tegas dan berwibawa, untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan hukum para prajurit TNI, baik perorangan maupun kesatuan, yang sesuai dengan tema Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi tahun 2021,” ujarnya. (Rinto/Sy)
Oleh: (Wiwin Sutiana, ST)