PONTIANAK – Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten III Sekda Prov Kalbar), Drs. Alfian, M.M., membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melalui Instalasi dan Bahan Nuklir di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (19/5/2022).
Turut hadir pada acara tersebut, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir (BAPETEN), Drs. Dahlia Cakrawati Sinaga, M.T, beberapa Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Melawi, Bengkayang, Ketapang dan Kota Pontianak, Pelaku Usaha, dan Akademisi.
Dalam sambutannya, Asisten III Sekda Prov Kalbar menerangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendukung penuh pengembangan kebijakan ketenaganukliran di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang ketenaganukliran, mulai dari cadangan bahan galian nuklir uranium di Desa Kalan, Kabupaten Melawi, hingga pemanfaatan tenaga nuklir berupa PLTN.
“Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada stakeholder dan masyarakat seperti ini sangat perlu dilaksanakan dengan lebih intens agar masyarakat paham bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dapat dijamin keselamatannya karena ada pengawasan yang ketat dari BAPETEN,” ungkap H. Alfian Salam.
Seluruh hal yang dilakukan dalam pembinaan peraturan perundangan ketanaganukliran bidang instalasi dan bahan nuklir ini perlu disampaikan, yakni perlunya peran pemerintah daerah dalam penerapan tenaga nuklir guna membangun daerah.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus bisa berkontribusi aktif memberikan partisipasi positif dalam memberikan dukungan.
“Insya Allah, pemerintah daerah akan menyambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pusat karena Kalimantan Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Asisten III Sekda Prov Kalbar.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN menjelaskan terbitnya UU Cipta Kerja memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha, khususnya dalam kemudahan berusaha.
Klasifikasi usaha dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu klasifikasi usaha ke dalam resiko rendah, menengah, dan tinggi. Usaha ketenaganukliran dalam PP No. Tahun 2021 dengan memperhatikan potensi resiko yang dimilikinya terhadap masyarakat dan lingkungan, diklasifikasi sebagai usaha dengan resiko tinggi.
“Kalimantan Barat menjadi tujuan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, karena Kalimantan Barat memiliki potensi mineral radioaktif dan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Untuk itu, pemerintah melalui BAPETEN mendorong potensi ketenaganukliran harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatannya, ungkap Drs.Dahlia Cakrawati Sinaga , M.T mengakhiri sambutanya.(irf)