PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Plh Sekda Prov Kalbar), Ir. Sukaliman, M.T., serta Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sekundus, S.Sos., M.M., menyampaikan paparan tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) melalui video conference.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB RI), Mohammad Averrounce, seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta OPD terkait di kab/kota, mengikuti secara virtual kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi SAKIP dan RB Tahun 2021 Prov Kalbar oleh tim KemenPANRB RI.
Dalam paparannya, Gubernur mengatakan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) telah melakukan refocusing/memusatkan anggaran untuk percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar program dengan perangkat daerah terkait.
“Percepatan realisasi refocusing memerlukan terobosan atau inovasi. Jadi, tidak hanya di level pemerintah daerah, tetapi auditor eksternal juga perlu memperhatikan kondisi refocusing pada masa pandemi seperti sekarang. Hal yang paling penting adalah kolaborasi antar perangkat daerah, sehingga Kalbar bisa menangani Covid-19 dengan sangat baik,” saran H. Sutarmidji di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (1/9/2021).
Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga mengatakan refocusing tidak hanya dalam penanganan Covid-19, tetapi juga program atau sektor yang terdampak kondisi pandemi ini.
“Kita melakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang terkena dampak pandemi. Misalnya, sektor jasa bidang properti yang terdampak di Kota Pontianak membuat pemerintah harus menyesuaikan dan dapat menyediakan pekerjaan di bidang tersebut,” jelas Gubernur. (wnd)
