PONTIANAK – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Plh Sekda Prov Kalbar), Ir. Sukaliman, M.T., menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Raperda Prov Kalbar) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Mangrove. Pada masa Persidangan I (Kesatu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Prov Kalbar) di Ruang Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (1/9/2021).
Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan dihadiri secara fisik oleh 45 orang anggota DPRD Prov Kalbar. Atas nama Pemprov Kalbar, Plh Sekda mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah Prov Kalbar.
Kebijakan energi Prov Kalbar diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi di wilayah Prov Kalbar yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi, dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dengan mengoptimalkan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan.
Selanjutnya, Ir. Sukaliman, M.T., menjelaskan bahwa penyusunan Raperda RUED-P dilandasi adanya kebutuhan suatu perencanaan pengelolaan energi daerah yang komprehensif berdasarkan identifikasi persoalan energi yang ada dan perumusan program atau kebijakan untuk mengatasinya dengan target yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pemenuhan energi di Kalimantan Barat.
(…)