PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji,S.H., M.Hum., menghadiri acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 secara virtual. Dia optimis Kalbar akan mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila data yang dibutuhkan telah dimutakhirkan.
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD merupakan salah satu tahapan yang sangatlah penting dalam proses penyusunan RKPD Kalbar Tahun 2022. RKPD ini juga bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan aktual pembangunan serta mengakomodir berbagai harapan masyarakat.
Dalam wawancaranya, H. Sutarmidji mengungkapkan akan memutakhirkan data di seluruh sektor, agar Kalbar mempunyai tampilan sesuai dengan data. “Yang jelas kita update (mutakhirkan) data seluruhnya, supaya tampilan Kalbar itu betul-betul sesuai dengan data,” jelasnya di Ruang Data Analisa Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (4/2/2021).
H. Sutarmidji memaparkan kondisi di tahun 2019 dihadapkan dengan beberapa data yang tidak sesuai, ketika menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dia mengatakan karena ketidaksesuaian data, akhirnya harus disesuaikan kembali. H. Sutarmidji berharap pemerintahan akan berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.
“Kita mulai efektif sebenarnya tahun 2020 dan juga dihadapkan dengan pandemi. Tapi dengan pandemi juga, kita masih bisa berjalan dengan baik. Insya Allah tahun 2021 ini iakan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020, dan tahun 2022 akan jauh lebih baik dibandingkan 2021,” dia berharap.
Gubernur optimis target IPM, sektor kesehatan, serta sektor-sektor yang menunjang perekonomian akan tercapai.
Gubernur Kalbar optimis pada pencapaian target dan akan memprioritaskan pencapaian pada tampilan Kalbar, seperti IPM, sektor kesehatan serta sektor yang menunjang perekonomian. “Saya masih optimis bisa dengan pencapaian target, karena kita harus memprioritaskan dulu pencapaian-pencapaian tampilan Kalbar,” tutur H. Sutarmidji.
Dia menyebutkan kebijakan untuk jalan kondisi mantap yang beralih menjadi jalan negara. Sementara kondisi jalan kabupaten yang akan beralih menjadi jalan provinsi masih berupa jalan tanah. Hal ini membuat pemerintah provinsi agak kewalahan.
“Di Provinsi lain, sebetulnya sudah ada perda jalan untuk sawit. Kemudian tambang harus lewat jalan mereka sendiri, enggak boleh lewat jalan provinsi supaya jalan tersebut tetap terjaga. Masalahnya yang bikin hancur jalan itu (adalah) mereka. Truk yang semestinya hanya bermuatan delapan ton malah diisi muatan menjadi 15 ton,” kata dia.
Oleh: (Novi Muharrami, S.S)
