PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, S.H., membuka secara resmi Rapat Perencanaan Teknis/Forum OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Se-Kalbar.
Keterbukaan informasi publik di era digital ini menuntut pemerintah untuk berperan aktif memproduksi konten-konten positif terkait pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan guna mengimbangi konten-konten negatif, seperti berita hoax dan ujaran kebencian. Diharapkan dengan Undang-Undang ITE, masyarakat cerdas dalam menyampaikan pendapat atau kritikan di media sosial dengan sopan.
Sekda Kalbar mengatakan kehadiran Kominfo dalam rapat ini berkoordinasi terkait implementasi sistem, seperti operasi sistem, informatika, persandian, serta statitistik, sehingga kominfo diharapkan lebih responsif.
“Mereka harus lebih cepat, responsif dalam melihat pertumbuhan, perkembangan, pemaparan media, dan terutama untuk pelayanan pemerintah. Ini yang harus diperkuat, sehingga pelayanannya semakin maksimal,” ungkapnya di Aula Binaul Diskominfo Kalbar, Senin (22/3/2021).
Dia berharap sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat ditingkatkan dan terencana, sehingga dapat diperhitungkan dengan baik kepada daerah masing-masing.
“Kalau masalah bicara tentang konten itu sudah satu bagian, tapi dalam urusan pemerintahan dalam menginput data ini yang penting perlu dilakukan dan sumber dayanya harus diperkuat,” harap Leysandri.
Dinas Kominfo diharapkan dapat menjadi bagian terpenting di era digital, yang mampu memberikan pelayanan serba cepat.
“Tentunya dinas (kominfo) ini harus mampu melihat seperti apa pola ke depannya dan berilah pertimbangan kepada kepala daerah masing-masing sehingga kominfo ini betul-betul menjadi bagian terpenting dalam pemerintahan yang serba digital,” tuturnya.
Dalam era digital ini, diwajibkan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Bekerja tidak hanya dalam keadaan statis melainkan mampu berimprovisasi dengan teknologi digital.
“Kalau kita tidak melihat pertumbuhan atau perkembangan digital, maka kita akan ketinggalan dan pemerintahan juga akan lebih lambat, karena pelayanan harusnya serba cepat, serta informasi publik harus juga disampaikan dengan transparan,” jelas Sekda Kalbar.
Dia menambahkan, di Pemerintah Provinsi Kalbar harus ada peningkatan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak terjadi keterlambatan pelayanan.
“Harus ada orang-orang ahli di jaringan, karena dia yang akan mengatur lalu lintas pemanfaatan sarana media yang dilakukan oleh semua aparatur yang ada di Pemprov. Kalbar. Karena itulah IT jaringan harus ada, harus mampu sehingga tidak ada lagi bahwa kominfo ini lambat karena sekarang ini jamannya serba digital,” tutupnya.
Dalam rapat yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kalbar, turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalbar, Samuel, SE, M.Si., Kepala Bappeda Kalbar, Ir. Sukaliman, M.T., beserta Dinas Kominfo Se-Kalbar.
Rep.: Wanda
Oleh: (Novi Muharrami, S.S)
