PONTIANAK – Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti secara virtual beberapa Menteri terkait beserta seluruh Kepala Daerah di Indonesia, Senin (5/9/2022).
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, bersama jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti Rakor yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya sosialisasi kebijakan Menteri Keuangan RI terkait kebijakan refocusing 2% Dana Transfer Umum (DTU) dan kebijakan penggunaan dana bantuan sosial, di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam arahan yang diberikan, Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah beserta jajaran Forkopimda untuk menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan sinergi seperti saat penanganan pandemi COVID-19.
Komunikasi publik harus terus digencar agar tidak terjadi kepanikan pada masyarakat serta mengupayakan masyarakat tetap tenang meskipun terdapat angka inflasi.
H. Tito Karnavian juga menegaskan untuk mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kab/kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Mendagri minta kepala daerah memperhatikan penyalurannya agar tepat sasaran, yakni masyarakat tidak mampu.
“Ini perlu diawasi oleh pemerintah daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.”
Tidak hanya Gubernur Kalbar dan jajaran Forkopimda Prov Kalbar, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson,M.Kes., serta beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, turut hadir mengikuti Rakor ini.(wnd)