PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memiliki MoU kesepahaman elektronifikasi transaksi keuangan untuk memaksimalkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyusun rencana perluasan transaksi belanja dan pendapatan, diantaranya dengan menggunakan kanal digital seperti QRIS, yaitu membangun kerja sama dengan pihak perbankan (Bank Kalbar dan Bank Himbara). Selain itu, Pemprov Kalbar juga mewujudkan rencana perluasan elektronifikasi pendapatan menggunakan kanal digital virtual account, mengimplementasikan CMS, SP2D online beserta integrasinya. Langkah ini dapat diikuti pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan program-program pengembangan dan inovasinya,” jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Junaidi, M.M., pada acara Penandatanganan Asesmen dan Roadmap TP2DD sekaligus Launching QRIS PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat, di Hotel Golden Tulip, Kamis (9/12/2021).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya memberikan apresiasi tinggi atas diselenggarakannya kegiatan ini sebagai bagian penting dari upaya kita bersama untuk mendorong transformasi digitalisasi keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Drs. Junaidi, M.M.
Gerakan ini sudah menjadi salah satu upaya nyata pemerintah meminimalkan pencetakan uang tunai yang selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan sistem pembayaran non tunai dan harus menjadi gaya hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemprov Kalbar melalui BPD Kalbar turut mensukseskan Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, antara lain pembayaran pajak daerah seperti pembayaran beberapa jenis pajak daerah,” jelas Asisten II Sekda Prov Kalbar.
Tuntutan kemajuan teknologi, khususnya transaksi non tunai yang menawarkan kemudahan dan kecepatan di dalam bertransaksi akan mendorong terbentuknya masyarakat komunitas non tunai apabila dibarengi edukasi yang terus menerus agar masyarakat terbiasa pada teknologi.
Namun, pemda juga dihadapkan pada tantangan penerapan digitalisasi daerah, antara lain masih belum memadainya sumber daya manusia/aparatur yang handal dalam menangani digitalisasi di jajaran pemerintah daerah dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Serta masih adanya pilihan menggunakan uang tunai, sehingga masih banyak yang memilih melakukan transaksi tunai dan masih terbatasnya infrastruktur perbankan dalam membangun kerjasama terhadap Perusahaan Jasa Pembayaran (PJP), e-commerce, dan fintech lainnya. (irf)