PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang langsung diserahkan Kepala BPS Provinsi Kalbar, Mohammad Wahyu Yulianto, S.Si, SST., M.Si.
Penghargaan tersebut diberikan atas peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dalam pemanfaatan dan penyebarluasan data statistik, serta membangun literasi masyarakat terhadap statistik di Kalimantan Barat.
“BPS Pusat melalui BPS Prov Kalbar memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalbar yang telah memberikan dukungan kepada BPS dalam pemanfaatan dan penyebarluasan data statistik serta membangun literasi masyarakat. Ini disebabkan BPS banyak berinteraksi dengan masyarakat dan Pemprov Kalbar dengan baik, melakukan sensus dan survei, serta menggugah masyarakat untuk peduli terhadap data. Peran Gubernur begitu besar terhadap data statistik,” ungkap Kepala BPS Provinsi Kalbar.
Sementara itu, Gubernur Kalbar mengapresiasi penghargaan tersebut untuk mengetahui perencanaan dalam mewujudkan ‘Good Goverment’ di Provinsi Kalbar melalui data statistik.
“Saya menerima penghargaan dari BPS. Pemprov Kalbar sangat membutuhkan pendampingan statistik karena BPS menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tanpa didukung data yang valid, maka output-nya tidak akan baik,” ungkap H. Sutarmidji.
Gubernur juga memberikan saran kepada BPS untuk meningkatkan kinerja statistik dalam menyajikan data yang baik.
“Saya sudah berkomunikasi dengan BPS Pusat tentang evaluasi data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada beberapa daerah yang angka kemiskinannya tinggi, tetapi IPM-nya sangat bagus, padahal ada korelasi 2 indikator tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung. Angka kemiskinan mempengaruhi lamanya belajar dan mempengaruhi usia harapan hidup. Kalbar tidak masuk dalam 12 daerah miskin di Indonesia, tetapi IPM Kalbar berada di peringkat 29-30 dari 34 provinsi. Hal ini sangat membingungkan,” ujar orang nomor satu di Kalbar.
Bukan hanya BPS semata saja, Gubernur Kalbar berharap Pemerintah Daerah turut berpartisipasi dan memberikan data yang valid agar mengetahui perencanaan rancangan Provinsi Kalbar kedepannya.
“SATU DATA yang dicanangkan Presiden RI merupakan hal yang sangat penting. Tanpa data, mustahil perencanaan berjalan dengan baik. Saya berharap pemerintah daerah menyampaikan data yang valid ketika diminta BPS. Sudah saatnya seluruh pemerintah daerah di Kalbar memvalidasi data dan membuat perencanaan yang didukung oleh data yang valid dan termutakhir,” harap Gubernur.