PONTIANAK – Rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menyebabkan Kalimantan Barat berada di peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menyayangkan penilaian IPM tersebut karena beberapa indikator Provinsi Kalbar cenderung memiliki nilai yang tinggi, bahkan beberapa diantaranya melebihi capaian dari provinsi lain.
“Saya melihat ada yang kurang pas dengan angka-angka statistik dari kabupaten/kota. Misalnya, angka kemiskinan dan kondisi ekonomi. Angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka Kalbar lebih rendah dibandingkan Jawa tengah, namun angka IPM Kalbar rendah,” ujar H. Sutarmidji saat memberi sambutan pada Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama USAID pada Program Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT), Senin (19/7/2022).
Pengintegrasian data yang tidak sesuai diprediksi sebagai penyebab rendahnya angka IPM Kalimantan Barat, bukan karena rendahnya capaian indikator penunjang. Hal tersebut bisa terlihat melalui pertumbuhan ekonomi Kalbar paling tinggi apabila dibandingkan dengan 4 provinsi lain di Pulau Kalimantan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang menempati urutan kedua setelah Kaltim.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kalbar menyayangkan rendahnya angka IPM Kalbar bahkan saat ini menempati urutan terbawah di Regional Kalimantan.
“Hal ini kami prediksi terjadi akibat kesalahan dalam penginputan data, sehingga menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak tepat sasaran seperti penanganan ekonomi masyarakat ketika COVID-19. Dimana ada masyarakat yang masuk kategori miskin melakukan protes, lantaran tidak mendapatkan bantuan. Sedangkan masyarakat yang masuk kelas menengah malah mendapatkan bantuan”, sesal Sutarmidji.
Perbaikan dan peningkatan IPM di Kalbar membutuhkan keterlibatan dan sinergi dari berbagai pihak.
“Selain mengkonsolidasikan data, metode penilaian pada pengukuran IPM juga harus dievaluasi seperti perhitungan angka kemiskinan desa melalui status desa. Saya ingin kunci angka kemiskinan dari status desa. Karena yang menilai desa bukan kita, tapi kementerian. Jadi semakin banyak desa yang berstatus mandiri maka semakin tinggi capaiannya,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menegaskan agar pihak terkait menyusun roadmap sesuai kondisi yang ada.
“Apabila dalam penyusunan roadmap salah, program dan kegiatan yang dilakukan bisa salah, begitu juga dengan eksekusinya. Maka tidak akan berdampak terhadap target yang ingin kita capai. Sayangnya, hal ini juga terkendala karena para Kepala OPD tidak suka bahkan kurang jeli dalam membaca, memahami serta menganalisa data. Ini yang semestinya menjadi perhatian semua pihak. Ini tantangan sebagai Kepala OPD bagaimana menggerakkan program dan menyelaraskannya bersama Kabupaten/Kota. Saya yakin kita bisa”, ungkap Sutarmidji.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak tersebut, turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Perwakilan USAID dan Perwakilan BPS Provinsi Kalimantan Barat.(aws)