PONTIANAK – Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sumber Dananya dari APBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Di kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Kalbar, A.L. Leysandri, S.H., membuka rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/2/2021).
“Sesuai harapan Gubernur, semua dana yang bersumber dari APBN ini penyerapannya harus sesuai target yang diminta oleh Kementerian Keuangan, sehingga dana-dana yang diperuntukkan untuk mendorong pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dapat terukur dan terlaksana,” ungkap Leysandri.
Dia mengatakan semua pengelola dana APBN yang ada di perangkat daerah harus dibuat rencana kerja, sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang akan dikerjakan. “Terutama dana DAK, agar diketahui berapa besar pencairannya. Sebab, dana ini selalu dimonitor oleh pemerintah pusat sejauh mana setiap daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bisa memanfaatkan dana-dana yang diberikan,” tutur Sekda.
Dikatakannya, apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengembalikan banyak anggaran, maka pemerintah pusat akan menganggapnya tidak serius. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Keuangan RI.
“Oleh karena itu, penting bagi kita membuat rencana kerja untuk bagaimana penyerapan anggarannya bisa terlaksana sesuai target atau SOP yang dibuat oleh kementerian,” tegas Leysandri.
Dia mengingatkan bahwa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI selalu mengevaluasi, bertanya, dan mengingatkan daerah, supaya penyerapan sesuai. Leysandri berharap penyerapan anggaran Pemprov Kalbar semakin baik.
“Mudah-mudahan ketika penyerapan anggarannya bagus, tentu ada kepercayaan dari pemerintah pusat untuk juga membantu dan mendorong melalui anggaran atau program percepatan pembangunan Provinsi kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkas Sekda.
Oleh: (Novi Muharrami, S.S)