PONTIANAK – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat (FPMS) Wilayah Kalimantan Barat, memadati halaman Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Jumat siang (15/07/2022).
Aksi yang dipimpin oleh Agus Setiadi tersebut menuntut peran pemerintah agar dapat membantu mereka saat ini karena anjloknya harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit yang terjun hingga di angka 500-700 rupiah di petani. Aksi ini berlangsung damai dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Ir. Muhammad Munsif, M.M. dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait.
Adapun tuntutan yang disampaikan FPMS Wilayah Kalimantan Barat pada aksi tersebut yaitu:
1. Kenaikkan harga TBS
2. Penurunan pajak ekspor CPO
3. Menuntut penurunan harga pupuk dan pestisida
4. Fasilitasi Ekspor TBS ke negara tetangga
5. Mencabut izin usaha perusahaan sawit yang nakal
6. Permudah akses solar subsidi bagi para petani dan berantas mafia minyak
Pada kesempatannya, Gubernur siap merespon keluh kesah para petani dan mengingatkan sinergitas kabupaten/kota selaku penerbit perizinan.
“Kami siap memperjuangkan peningkatan harga TBS. Sesuai aturan, perizinan perkebunan sawit ada di kabupaten bukan di provinsi. Oleh karena itu kadis perkebunan dan kepala daerah ikut memantau dan mengawasi. Yang menjadi kewenangan bupati dan kepala dinas kabupaten, tolong dikawal dan jangan dibiarkan. Diawasi dan dipanggil perusahaan yang melanggar kesepakatan. Jangan sampai harga anjlok,” tegas Sutarmidji.
Gubernur juga mengingatkan dan siap mengawal ketat berkenaan kesepakatan penetapan harga TBS ini dan berkolaborasi bersama stakeholder.
“Saya ingatkan sekali lagi kepada perusahaan, tolong hormati harga TBS yang disepakati. Untuk kedepannya kami siap bersinergi dengan Polda dan Ombudsman untuk mengawal harga TBS itu, yang melanggar kita sanksi. Saya juga akan menyampaikan ke kementerian kalau perlu dibekukan perizinannya. Kemudian untuk penurunan pajak, akan saya sampaikan ke pusat. Kalbar ini sangat berpengaruh terhadap komoditi sawit, karena kalbar merupakan provinsi penghasil sawit terbesar kedua di indonesia”, tutur Gubernur.
Aksi damai tersebut dilanjutkan audiensi yang dipimpin oleh Sekda Prov Kalbar guna memperjelas dan mempertegas usulan – usulan yang akan disampaikan oleh Wagub Kalbar dalam acara Pengarahan Presiden pada Munas I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta. (nzr)