PONTIANAK – Dalam Forum Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar Tahun 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, S.H., menegur BPBD Kabupaten/Kota yang tak responsif terhadap situasi darurat.
“Saya sering mengamati WA groupnya rawan penanggulangan bencana dan ada beberapa Kabupaten memang tidak ada respon sama sekali,” ungkap dia saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kalbar Tahun 2021 di Hotel Kapuas Palace, Rabu (8/3/2021).
Leysandri menegaskan bahwa Wilayah Provinsi Kalbar memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidroklimat yang rawan terjadi bencana, yang disebabkan faktor alam, nonalam, dan faktor manusia. Dia mengatakan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.
“Dalam situasi darurat, kita harus on-air, harus aktif. Kita membuat kebijakan dan kalau pemerintah provinsi mau memberikan bantuan, harus tahu kondisi riilnya,” tegas Sekda.
Untuk itu, dia meminta BPBD kabupaten/kota harus tanggap dan rensponsif. “Inilah satu-satu persoalan. Jadi, kita harus berkomitmen untuk satu gerak langkah bagaimana kita melakukan penanganan terkait dengan bencana ini,” ajak Leysandri.
Dalam kegiatan Forum OPD ini, dia juga meminta agar semua program yang disusun harus terintegrasi dan terukur dengan baik. Dengan demikian, risiko yang terjadi bisa dikerjakan bersama dengan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dikatakannya, dalam penanganan kedaruratan bencana, terutama soal pemberian bantuan, kabupaten/kota dituntut proaktif.
“Kita harus bangga ketika kecepatan kita menangani bencana kita mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat menjadi Provinsi terbaik.
Tentu kita akan mendapat contoh dan inilah kiat-kiat Pak Gubernur dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, kemampuan inovasi kita untuk menanggulangi (bencana) kita laksanakan dengan fungsi kita,” pungkasnya.
LIKE, COMMENT & SHARE